Oleh Partai, Mereka Dicopot karena Dianggap Membelot...

Kompas.com - Senin, 30 November 2020 | 07:46 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

KOMPAS.com- Sejumlah orang dicopot dari partai politik, selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Penyebabnya, mereka dianggap membelot dengan pilihan partai.

Berikut beberapa kasus pencopotan anggota partai dalam Pilkada 2020:

Baca juga: [POPULER NUSANTARA] Soal Kabar Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi dari Pintu Belakang, Ini Kata Polisi | Dokter Yudhi Meninggal karena Covid-19

1. Bupati Semarang dan anaknya, dicopot karena sang istri jadi rival PDI-P

Bupati Semarang Mundjirin KOMPAS.com/DIAN ADE PERMANA Bupati Semarang Mundjirin
Bupati Semarang Mundjirin dan anaknya Biena Munawa Hatta dipecat dari keanggotaan partai PDI-P.

Bahkan Biena yang sebelumnya merupakan anggota DPRD juga telah resmi diberhentikan dari Fraksi PDI-P DPRD Semarang.

Kasus ini bermula ketika Bintang Narsasi, istri Mundjirin maju dalam Pilbup Semarang.

Bintang Narsasi juga merupakan ibu Biena.

Bintang bersama Gunawan Wibisono maju diusung oleh sejumlah partai seperti PKS, PPP, Gerindra, Golkar, Nasdem dan PAN.

Munjdirin dan Biena dianggap melakukan pembangkangan berat pada instruksi PDI-P dengan majunya Bintang Narsasi sebagai rival partai berlambang banteng moncong putih itu.

Padahal PDI-P mengusung Ngesti Nugraha dan Basari bersama PKB, Hanura serta Demokrat.

Akibatnya, Biena yang baru dilantik menjadi anggota DPRD, harus diberhentikan melalui Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Rabu (18/11/2020).

Mundjirin pun meminta maaf dan membebaskan anaknya untuk mendukung ibunya atau beristirahat dari politik.

"Saya mohon maaf pada anak saya karena tidak bisa satu periode jadi DPRD, hanya dua tahun dan diganti," kata Mundjirin.

Baca juga: Perjalanan Anak Bupati Semarang Diberhentikan dari DPRD, Bermula Ibunya Jadi Rival PDI-P di Pilbup

Penulis
EditorPythag Kurniati
Terkini Lainnya
Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK
Bupati Bandung Dukung Upaya Uji Materi UU Pilkada ke MK
Regional
Majelis Hakim Minta Kejari Fakfak Segera Periksa Eks Bendahara APBD KPU Fakfak
Majelis Hakim Minta Kejari Fakfak Segera Periksa Eks Bendahara APBD KPU Fakfak
Regional
Sanksi Pengurangan Dukungan bagi Bakal Caleg DPD yang Bikin Dukungan Palsu atau Ganda
Sanksi Pengurangan Dukungan bagi Bakal Caleg DPD yang Bikin Dukungan Palsu atau Ganda
Nasional
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
MIPI: Pilkada 2020 Digelar di Tengah Pandemi, Tak Ada Alasan Tunda Pemilu 2024
Nasional
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
KPU: Tidak Ada Perkara Salah Hitung Suara dalam Permohonan Sengketa Pilkada 2020 di MK
Nasional
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional