Warga 84 Desa di Sumenep Kurang Tertarik Jadi Penyelenggara Pilkada

Kontributor Pamekasan, Taufiqurrahman
Kompas.com - Kamis, 27 Februari 2020 | 12:11 WIB
Cegah Kekerasan, Mendikbud Soroti Pentingnya Kerja Sama Sekolah dan KeluargaKOMPAS.COM/TAUFIQURRAHMANKomisioner KPU Pamekasan Rafiki saat memantau beberapa berkas pendaftaran PPS yang masuk ke sekretariat KPU Sumenep. Ada 84 desa di Sumenep yang masih belum mencukupi pendaftar PPS.

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Warga 84 desa yang tersebar di 23 kecamatan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, kurang berminat untuk menjadi penyelenggara Pilkada Sumenep tahun ini.

Hal ini diketahui setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Dari hasil pemeriksaan dokumen, ada desa yang hanya berisi satu orang pendaftar PPS.

Baca juga: Gojek Tuyul Mengincar Bonus dari Transaksi Fiktif

Data yang disebarkan KPU Sumenep, ada 23 kecamatan yang minim peminat menjadi PPS, masing-masing Kecamatan Ambunten (5 desa), Arjasa (3 desa), Batang - batang (3 desa), Batuputih (2 desa), Bluto (6 desa), dan Dasuk (7 desa).

Selain itu, Kecamatan Dungkek (4 desa), Ganding (1 desa), Gapura (5 desa), Gayam (6 desa), Kalianget (3 desa) dan Kangayan (1 desa).

Kemudian, Kota (3 desa), Lenteng (2 desa), Manding (4 desa), Masalembu (4 desa).

Berikutnya, Kecamatan Nonggunong (7 desa), Pragaan (1 desa), Raas (3 desa), Sapeken (6 desa), Saronggi (3 desa), Talango (6 desa).

Baca juga: Seorang Remaja Perempuan Tendang Kepala Ibunya karena Alasan Sepele

Komisioner KPU Sumenep Rafiki Tanzil menjelaskan, belum diketahui pasti apa penyebab minimnya warga yang berminat untuk menjadi PPS.

Padahal, sejak Desember 2019 kemarin, seluruh komisioner KPU Sumenep sudah blusukan melakukan sosialisasi ke seluruh kecamatan di Sumenep.

Dalam sosialisasi tersebut, banyak perwakilan warga dan organisasi kemasyarakatan serta tokoh masyarakat yang hadir.

"Ada desa yang berisi satu pendaftar. Ada yang 6 orang dan ada yang sampai 10 pendaftar. Bervariasi jumlahnya, tapi khusus 84 desa, banyak yang minim," ujar Rafiki Tanzil saat ditemui, Kamis (27/2/2020).

PenulisKontributor Pamekasan, Taufiqurrahman
EditorAbba Gabrillin
Terkini Lainnya
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Mendagri Tito: Pilkada 2020 Fenomenal
Nasional
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Denny Indrayana dan Difriadi Ajukan Sengketa Hasil PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Nasional
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
KPU Gunungkidul Kembalikan Rp 4,29 Miliar Sisa Anggaran Pilkada 2020
Regional
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
PSU di Nabire, KPU Lakukan Pemuktahiran Data Pemilih Pekan Ini
Nasional
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Wapres Apresiasi Pelaksanaan Pilkada 2020 yang Lancar Saat Pandemi Covid-19
Nasional
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Senin Ini, Pemerintah Lantik 40 Pasang Calon Kepala Daerah Terpilih di Pilkada 2020
Nasional
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
KPU Bantul Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2020 Rp 2,1 Miliar
Yogyakarta
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua
Nasional
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Akhir Polemik Kewarganegaraan Orient Riwu, Diskualifikasi hingga Pemungutan Suara Ulang
Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat
Nasional
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Tak Puas Kinerja Bawaslu Kalsel, Denny Indrayana Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu RI
Nasional
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Alasan Imigrasi Anulir Surat Jawaban ke Bawaslu soal Kewarganegaraan Orient
Nasional
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Orient Riwu Bantah Pernyataan Kedubes AS soal Status Kewarganegaraan
Nasional
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah
Nasional
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Bawaslu: Perkara Sengketa Pilkada yang Ditolak MK Sebagian Besar Terkait Politik Uang
Nasional