Komunitas LGBT Akan Gelar Acara di Makassar, Wali Kota Danny Pomanto Ancam Akan Bubarkan

Jumat, 27 Mei 2022 | 13:36 WIB
KOMPAS.COM/HENDRA CIPTO Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto melaksanakan Apel pagi sekaligus halal bihalal bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, di Halaman Balaikota, Senin (9/12/22).


MAKASSAR, KOMPAS.com - Komunitas Sehati Makassar atau kumpulan komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) disebut akan menggelar acara panggung seni.

Acara tersebut rencananya akan dilaksanakan di Gamacca dan KWRSS, Makassar pada Minggu (29/5/2022).

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto mengancam akan membubarkan kegiatan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Danny Pomanto ketika dikonfirmasi, Jumat (27/5/2022).

Baca juga: Dikira Mayat Bayi, Plastik Mencurigakan di Makassar Ternyata Berisi Kulit Buah Naga, Polisi Sempat Datang ke Lokasi

Menurut dia, acara apa pun yang akan digelar komunitas LGBT dilarang dan ilegal di Indonesia.

"Isunya komunitas LGBT memang mau buat acara, tapi izinnya mereka tidak ada. Kami juga tidak akan memberikan izin, karena itu ilegal dan LGBT tidak ada dalam undang-undang. Jadi acara apa pun yang mereka akan buat itu dilarang," kata Danny Pomanto, Jumat. 

Danny Pomanto mengungkapkan, komunitas LGBT ini akan menggelar acara panggung seni dalam memperingati International Day Against Homophobia, Biphobia, Intersexism, and Transphobia atau Idahobit.

"Sekali lagi saya bilang, selama itu tidak ada pengesahan regulasinya, tidak ada regulasi yang seperti itu, berarti itu ilegal. Jadi, kalau LGBT tetap gelar acara, pasti akan kami bubarkan," ujar dia. 

Page:

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden