Ketua DPR Minta Polri Tangkap Pelaku Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua

Sabtu, 24 Agustus 2019 | 21:37 WIB
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua DPR Bambang Soesatyo saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Polri segera menangkap pelaku dugaan tindak pidana diskriminasi rasial terhadap mahasiswa asal Papua.

Dugaan tindakan rasisme tersebut terjadi saat insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jumat (16/8/2019) pekan lalu. Akibatnya, terjadi aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Harus diproses hukum semuanya, terutama soal penghinaan kalau ditemukan ada pelanggaran hukum dan pidana," ujar Bambang saat ditemui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

"Saya minta dan mendorong pihak kepolisian menyelesaikannya tanpa pandang bulu. Jadi betul-betul penegakan hukum dilakukan secara fair," lanjut dia. 

Baca juga: Jika TNI atau Polri Melakukan Rasisme, Menhan Sebut Ada Hukumannya

Bambang mengatakan, kepolisian harus menindak dengan tegas pihak-pihak yang melakukan provokasi.

Sebab tindakan itu telah memicu peristiwa kericuhan di Papua dan Papua Barat.

Di sisi lain, politisi Partai Golkar itu berharap pemerintah menggunakan pendekatan yang komprehensif dan menghindari kekerasan dalam menangani situasi pasca-kericuhan.

"Pihak-pihak yang memprovokasi harus diproses hukum kemudian pendekatan ke Papua pun harus komprehensif, menghindari kekerasan agar semua kembali normal," kata Bambang.

Baca juga: Tri Susanti dan 5 Anggota Ormas Diperiksa Terkait Kasus Rasisme Mahasiswa Papua

Diberitakan, gelombang aksi massa terjadi di sejumlah daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, sejak Senin (19/8/2019) lalu.

Mereka memprotes tindakan rasisme dan diskriminasi yang diduga menimpa mahasiswa asal Papua di Surabaya, Semarang dan Malang.

Di Manokwari, Fakfak dan Timika, gelombang berubah menjadi kerusuhan. Fasilitas umum dibakar sebagai bentuk kekecewaan warga Papua.

Polisi sudah menetapkan tersangka atas kerusuhan-kerusuhan itu. Namun, hingga saat ini, polisi belum menetapkan seorang pun menjadi tersangka tindakan rasisme. 

 

Kompas TV Pemerintah memastikan akan adanya proses hukum terhadap anggota TNI atau Polri yang terbukti melakukan tindakan rasisme saat penanganan aksi massa di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.<br /> <br /> Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan jika memang ditemukan ada aparat yang melakukan tindakan rasisme maka persoalan tersebut harus diselesaikan secara hukum. Ryamizard menyatakan baik polisi dan tni telah melakuan pemeriksaan terkait dugaan adanya aparat yang bertindak rasis.



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden