Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Goyang Poco-Poco usai jadi inspektur upacara bendera, Sabtu (17/8/2019) JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Gerindra sepakat dengan rencana pemerintahan Joko Widodo memindahkan ibu kota negara dari Pulau Jawa.
Demikian diungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kektika dijumpai di Kantor DPP Gerindra, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2019) pagi.
"Pemindahan ibu kota ini sudah perjuangan Gerindra (sejak) lama. Dari 2014 sudah berjuang (untuk) pemindahan ibu kota," ujar Prabowo.
Baca juga: Fadli Zon Anggap Kajian soal Pemindahan Ibu Kota Masih Mentah
Meski demikian bukan berarti partainya akan mulus-mulus saja terhadap rencana pemerintah itu. Sebab, pemindahan ibu kota itu bukanlah perkara gampang.
Menurut Prabowo, perlu pengkajian yang matang serta biaya besar untuk mempersiapkan sebuah daerah menjadi ibu kota negara.
"Tentu pindah ibu kota perlu penelitian yang baik, tempat di mana, bisa diterima semua pihak dan biaya juga tidak ringan. Cari yang terbaiklah, harus dicari," ujar dia.
Baca juga: Menurut Sandiaga, Pemindahan Ibu Kota Seharusnya Bukan Prioritas
Presiden Joko Widodo dengan baju adat suku Sasak NTB menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-74 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPD-DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
"Pada kesempatan yang bersejarah ini. Dengan memohon ridha Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi menambahkan, ibu kota negara bukanlah sekadar simbol identitas bangsa.
Menurut dia, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa.
Baca juga: Sudah Diumumkan Jokowi, Pemindahan Ibu Kota Dinilai Bukan Lagi Wacana
Karena itu, Presiden mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan pemerataan dan keadilan ekonomi di Indonesia.
Anggota Badan Anggaran DPR Said Abdullah menambahkan, pemindahan Ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan itu dinilai bukan lagi sekedar wacana.
Sebab, rencana itu sudah diumumkan secara resmi dalam sebuah pidato kenegaraan.
"Presiden berani lemparkan itu di paripurna MPR, itu sudah luar biasa, bukan wacana lagi," ujar dia.
Sebagai langkah selanjutnya, pemerintah diminta mengajukan RUU mengenai pemindahan ibu kota berikut rincian terkait anggarannya kepada dewan.
