TKN akan Bubar, Siapa Pendukung Jokowi-Ma'ruf Lima Tahun ke Depan?

Kamis, 25 Juli 2019 | 13:12 WIB
KOMPAS.com/JESSI CARINA Presiden terpilih Joko Widodo bersama wapres terpilih Maruf Amin dan jajaran TKN dalam konferensi pers usai penetapan presiden dan wapres di Kantor KPU, Minggu (30/6/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko mengatakan, dengan rencana pembubaran TKN, maka formasi partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan kemungkinan juga berubah.

Moeldoko mengatakan, meskipun TKN akan bubar, tapi bukan berarti partai politik yang menjadi unsur dalam TKN ikut-ikutan bubar. Justru, kemungkinan, anggotanya akan bertambah.

"Kami masih meyakini penuh bahwa koalisi (KIK) terbangun cukup baik. Bahkan koalisi itu bisa plus-plus kan begitu. Jadi bukan hanya hotel saja yang plus-plus, koalisi plus-plus bisa kan," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Baca juga: Jumat Besok, TKN Jokowi-Maruf Resmi Bubar

Meski begitu, Moeldoko belum bisa memastikan apakah koalisi plus-plus itu memang akan terbentuk. Demikain pula soalpartai mana saja yang akan bergabung.

"Bisa saja koalisi yang kemarin terbangun ada tambahan lagi, itu namanya plus. Ya begitu begitu bisa saja terjadi. Cuma plusnya berapa, kita lihat saja nanti," ujar mantan Panglima TNI itu.

Kemungkinan akan bertambahnya anggota koalisi Jokowi-Ma'ruf disebabkan karena politik sangat dinamis. 

"Sekali lagi politik itu seperti itu (dinamis). Pemaknaannya jangan satu tambah satu jadi dua, jangan," kata Moeldoko.

Baca juga: Membaca Peta Politik dari Pertemuan Megawati-Prabowo dan Manuver Koalisi Jokowi...

Ia kemudian menyinggung kajian yang dilakukan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Menurut dia, berdasarkan kajian itu sebuah koalisi ternyata tidak mungkin bisa permanen.

"Ternyata politik ya begitulah maksudnya. Tidak ada sesuatu yang permanen. Semuanya sangat dinamis dan selalu mencari keseimbangan baru, rumus politik sudah seperti itu," ujar Moeldoko.

TKN Koalisi Indonesia Kerja diketahui berjumlah 150 orang. Pimpinannya, yakni Erick Thohir dengan delapan orang sebagai wakil. Salah satunya adalah Moeldoko, Arsul Sani dan Abdul Kadir Karding.

TKN yang terdiri dari PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, Hanura, PSI, Perindo, PKPI dan PBB berhasil memenangkan capres serta cawapres yang diusung dalam Pilpres 2019, yakni pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Berdasarkan penetapan KPU, pasangan nomor urut 01 unggul dengan perolehan 85.607.362 atau 55,50 persen. Sementara, perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen.

Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

 

Kompas TV Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto begitu terpesona dengan suguhan makanan khas tanah air yang dengan khusus disiapkan Ketua Umum PDI Perjuangan, sekaligus Presiden Ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Rabu (24/7). Pertemuan keduanya seperti menyambung kembali kekeluargaan dan tali persaudaraan. Meski berbeda sikap politik, hal ini membuktikan hubungan keduanya tak pernah terputus. Politik nasi goreng, begitu Mega menyebutnya. Pertemuan akrab ini seperti menyegarkan memori, tepat 10 tahun lalu. Medio 2009, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Soebianto turut bertarung dalam kontestasi pilpres, bersaing dengan dua pasangan calon lain. Mega-Prabowo atau yang dulu lebih dikenal dengan sebutan Mega-Pro bahkan juga pernah masak bersama di kediaman Mega, 7 Juli 2009. Koalisi PDI Perjuangan dan Gerindra terlihat harmonis dalam setiap momen kampanye jelang pemungutan suara pada Pilpres 2009. Pasangan Mega-Pro pun mengakhiri pilpres 2009 dengan raihan 26,79% suara. Kembali ke pertemuan Megawati dan Prabowo yang tentunya lebih dari sekadar pertemuan dua kawan lama. Prabowo menyatakan, memiliki sikap yang sama menjaga NKRI dan siap memberi kontribusi untuk negara. Mega pun menyebut perbedaan adalah hal yang biasa. Mari kembali rukun dan bersahabat demi kepentingan bangsa dan negara. Pertemuan ini juga dinilai sarat akan makna. Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menilai, pertemuan Megawati dengan Prabowo bisa jadi merupakan sinyal berlanjutnya rekonsiliasi. Tak hanya Mega-Prabowo. Menurut Mega, Presiden Ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid juga kerap datang ke rumahnya untuk menikmati nasi goreng bikinannya. Tak hanya Megawati yang menggunakan nasi goreng sebagai bagian dari diplomasi politik. Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden Ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah menyajikan menu yang sama saat melakukan pertemuan dengan Prabowo. Menu nasi goreng. Apa pun menunya, bagaimana motifnya, dan siapa pun tokoh bangsanya diharapkan pertemuan politik dapat terus dikemas secara akrab, kekeluarga, serta dapat kembali merekatkan tali silaturahmi dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia. #MegawatiPrabowo #Megapro #PolitikNasiGoreng



Penulis : Ihsanuddin

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden