Hasto di Tjikini Lima JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa sistem parlementer yang diterapkan di Indonesia tidak mengenal konsep power sharing atau pembagian kekuasaan pasca-Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.
"Kita kan tidak mengenal power sharing sebagaimana sistem parlementer," ujar Hasto saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019).
Hal itu diungkap Hasto menanggapi usul Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais soal pembagian kursi sebesar 55:45.
Menurut Hasto, partai politik yang terbentuk dalam koalisi, baik koalisi pendukung Jokowi maupun Prabowo, merupakan basis legitimasi dari dukungan rakyat.
Setelah pilpres usai, kedua kelompok pendukung tersebut memiliki tanggung jawab untuk mendukung pemerintah yang terpilih demi kemajuan bangsa.
Dukungan dari masyarakat, kata Hasto, tidak selalu dilakukan melalui pembagian kekuasaan.
"Tidak ada power sharing atau persentase sebagaimana disampaikan Pak Amien Rais tersebut," kata Hasto.
Baca juga: Amien Rais Singgung Rekonsiliasi 55:45, Ternyata Ini Maksudnya...
Sebelumnya, Amien Rais mengungkapkan dua syarat rekonsiliasi antara kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Kedua syarat itu yakni diterimanya ide yang diajukan kubu Prabowo dan pembagian kursi 55:45. Jika tidak, pihaknya memilih jadi oposisi.
Amien menilai rekonsiliasi mestinya didasarkan atas kesamaan program atau platform.
Platform yang perlu disamakan adalah soal kedaulatan pangan, energi, tanah, hingga air.
Terkait hal itu Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo menjelaskan bahwa usul pembagian kursi sebesar 55:45 merupakan bentuk dari rekonsiliasi dukungan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan.
"Jadi, akan terjadi 'rekonsiliasi dukungan' yang disesuaikan dengan persentase suara resmi (yang diumumkan KPU)," ujar Dradjad saat dihubungi Kompas.com, Senin (22/7/2019).
Baca juga: Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR
Dradjad mengatakan, usul pembagian kursi dalam pemerintahan sebesar 55:45 dibuat berdasarkan persentase perolehan suara pilpres yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dengan demikian, jika sebanyak 45 persen kursi di pemerintahan diberikan kepada kubu Prabowo, maka dukungan terhadap pemerintah menjadi 100 persen.
"Artinya, nanti 55 ditambah 45 sama dengan 100 persen, itu bersama-sama membantu pak Jokowi dan pak Ma’ruf sebagai Presiden dan Wapres," kata Dradjad.
Dradjad mengakui bahwa konsep rekonsiliasi dukungan memang tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh sebab itu, kata Dradjad, Amien Rais tidak yakin konsep itu dapat terwujud.
Di sisi lain, jika konsep itu dapat diterima, maka pemerintahan Jokowi-Ma'ruf akan didukung oleh seluruh kelompok masyarakat, termasuk oleh pendukung Prabowo-Sandiaga.
"Jika tidak disetujui, ya tidak masalah. Solusi dari pak Amien itu kan merespon keinginan pak Jokowi dan tim beliau," ucapnya.
