Demokrat Ajukan Syarat Ini jika Ditawari Masuk Koalisi Jokowi

Jumat, 19 Juli 2019 | 18:09 WIB
KOMPAS.com/IHSANUDDIN Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono mendadak menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi menyatakan, partainya siap berada di luar pemerintahan usai Pilpres 2019. Menurut dia, hal itu penting untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.

Meski demikian, Demokrat juga tidak menolak jika diajak bergabung ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintah.

"Menurut saya pribadi, posisi di luar pemerintahan sangat bagus. Dalam check and balance ya. Itu sangat bagus sekali," ujar Didi dalam sebuah diskusi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/7/2019).

"Tetapi kita lihat ke depan, kalau memang diperlukan juga, siap dalam posisi apapun. Tapi ini sepenuhnya hak prerogatif Presiden," lanjut dia.

Baca juga: SBY Sudah Kumpulkan DPD Demokrat di Cikeas, Apa yang Dibahas?

Meski demikian, Didi memastikan, partainya tidak akan meminta-minta jatah menteri kepada Presiden Jokowi. Sebab, Demokrat bukanlah partai pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Sekalipun nantinya Presiden Jokowi menawarkan untuk bergabung, Partai Demokrat juga tidak serta merta menerimanya begitu saja. Partainya akan menerima tawaran itu jika melihat adanya kecocokan program.

Baca juga: SBY dan DPD Mulai Bahas Arah Politik Demokrat, Sekjen Sebut 9 September Akan Jadi Hari Istimewa

Sebab, Didi mengatakan, partainya juga memiliki 14 program prioritas dalam rangka menyejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, tawaran untuk bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf akan dipertimbangkan apabila pemerintahan bersedia menjalankan 14 program tersebut.

"Partai Demokrat punya 14 program pro rakyat. Siapapun bersama kami, baik di dalam pemerintahan maupun di luar, harus jelas bahwa 14 program Demokrat ini bisa beririsan dengan pihak-pihak yang siap bersama dengan kami," ujar Didi.

"Yang pasti, Partai Demokrat pasca-pemilu ini siap dalam posisi apapun. Kalau saya pribadi kemarin, dari pidato Pak Jokowi, bagi yang ada di dalam pemerintahan atau yang di luar, dua-duanya memiliki kontribusi bagi bangsa ini," lanjut dia.

 

Kompas TV Setelah Rabu, 10 Juli 2019 Partai Demokrat akan menentukan arah politiknya . Apakah tetap menjadi partai di luar pemerintah atau akan berlabuh dan bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Kita kupas bersama Jansen Sitindaon, Ketua DPP Partai Demokrat. Dan analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno. #partaidemokrat #pascapilpres



Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden