Ketua DPP PKB Sebut Seluruh Parpol Punya Kans Dapat Kursi Ketua MPR

Jumat, 19 Juli 2019 | 15:12 WIB
KOMPAS.com/Haryantipuspasari Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, selain PKB, partai politik lain juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kursi Ketua MPR.

Untuk itu, partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan berkumpul untuk membahas kursi pimpinan MPR periode 2019-2024.

"Karena di antara mereka (partai politik) juga banyak yang merasa memiliki kans dan memiliki potensi untuk jadi ketua MPR. Jadi, kita tunggu saja," kata Karding saat dihubungi, Jum'at (19/7/2019).

Baca juga: Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Di sisi lain, Karding mengatakan, koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan koalisi di pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, belum membahas terkait kursi ketua MPR.

Menurut Karding, bisa saja, dua koalisi parpol tersebut duduk bersama dan membicarakan pembagian pimpinan MPR. 

Karena, kata Karding, pembagian kekuasaan merupakan hal wajar dalam dinamika politik.

"Sebagai sebuah gagasan, ini (pembahasan posisi pimpinan MPR) sesuatu hal yang baik memperkaya diskursus politik dalam demokrasi kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Karding mengatakan, yang kini mesti dipastikan adalah partai-partai yang sejak awal tidak mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf menyiapkan diri untuk menjadi pihak oposisi.

Karding mengatakan, menjadi oposisi itu diperlukan untuk membangun tradisi check and balance dalam pemerintahan.

Baca juga: Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

"Akan membantu membangun satu tradisi bahwa tradisi check and balance. Artinya ke depan itu siapapun yang menang dia akan memerintah, siapapun yang kalah menyiapkan diri untuk beroposisi. Ini yang ideal," pungkasnya.

Sebelumnya, beberapa partai politik sudah memberi sinyal partainya ingin mengisi posisi pimpinan MPR periode 2019-2024. PKB salah satu partai yang menginginkan kursi pimpinan MPR, begitu juga dengan Golkar.

Adapun, PDI-P juga mengatakan partainya masih memiliki peluang untuk mengisi kursi pimpinan MPR meski akan mendapatkan kursi DPR. Selain itu, Gerindra juga mengusulkan partainya untuk mengisi kursi pimpinan MPR.

Kompas TV Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan hadir juga dalam perayaan ulang tahun Polri. Usai menghadiri perayaan, Zulhas meminta semua kalangan untuk mendoakan agar Jokowi-Maruf Amin sukses memimpin hingga 5 tahun mendatang.<br /> Meski masih belum gamblang menentukan sikap akan berkoalisi atau oposisi, Zulkifli Hasan meminta semua kalangan untuk rekonsiliasi. Zulhas meminta masyarakat melupakan perbedaan saat pilpres. Ketika ditanya soal kemungkinan jatah kursi menteri, Zulhas menyerahkan seluruh keputusan pada Presiden Joko Widodo.



Editor : Krisiandi

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden