Demokrat: KPK Pasti Akan Turun kalau Ada Money Politics, Tak Perlu Rian Ernest Berkoar-koar

Kamis, 18 Juli 2019 | 17:41 WIB
RINDI NURIS VELAROSDELA Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Taufiqurrahman di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest terkait dugaan politik uang dalam pemilihan wagub DKI dinilai menghambat kerja Pansus Pemilihan Wagub DKI.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Taufiqurrahman usai melaporkan Rian ke Polda Metro Jaya.

"Sebenarnya semua sudah terjadwal. Insyaallah kalau tidak ada rintangan seperti yang sekarang (pernyataan Rian Ernest), tanggal 20 atau 23 Juli paripurna (Wagub DKI)," kata Taufiq di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2019).

Menurut Taufiq, Rian seharusnya melaporkan dugaannya terkait politik uang pada pemilihan wakil gubernur DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: PSI Dapat Informasi Ada Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI

Taufiq menilai, pernyataan terkait dugaan politik uang yang disampaikan Rian kepada publik dapat menimbulkan fitnah jika tidak disertai bukti.

"Saya pikir begini lah, KPK itu kan enggak bodoh. Tentunya KPK menurut saya kalau merasa ada indikasi bakal terjadi money politics, saya berpikir KPK pasti sudah menurunkan orang-orangnya tanpa perlu Rian Ernest koar-koar di media," ujar Taufiq.

Taufiq resmi melaporkan Rian atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong atau hoaks. Laporan tersebut terdaftar dalam nomor laporan polisi LP/4341/VII/2019/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 18 Juli 2019.

Baca juga: Singgung Politik Uang dalam Pilwagub DKI, Rian Ernest Dilaporkan atas Kasus Penyebaran Hoaks

Sebelumnya, Rian mengatakan pihaknya menduga ada politik uang dalam pemilihan wagub DKI. Dugaan tersebut didapat dari dua elite politik DKI Jakarta.

"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," ucap Rian di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).

Ia menyebut, transaksi uang tersebut ada agar para anggota DPRD mau datang dan memenuhi kuorum pemilihan Cawagub DKI Jakarta.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden