[BERITA POPULER] Pernikahan Sedarah di Bulukumba | Viral Wanita Berhijab Salaman dengan Paus Fransiskus | Kabinet Jokowi

Rabu, 3 Juli 2019 | 06:48 WIB
SHUTTERSTOCK Ilustrasi pernikahan.

1. Kronologi Kakak Adik Sekandung Menikah di Bulukumba

Seorang suami, AM (32), warga Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, diduga melakukan pernikahan sedarah dengan adik kandung perempuannya sendiri.

Istri sah AM, HE (28), terpaksa melaporkannya ke Polres Bulukumba, Senin (1/7/2019).

AM diduga berselingkuh dan menikahi adik bungsunya dari tujuh bersaudara beberapa hari lalu.

HE yang mengetahui hal itu kemudian melaporkannya ke aparat kepolisian.

HE melaporkan kasus pernikahan sedarah suami dengan adiknya dengan memperlihatkan bukti surat pernyataan dari kedua orangtua suaminya sendiri.

AM diduga berselingkuh dan menikahi adik kandungnya di lokasi perantauannya di Kalimantan Timur beberapa hari lalu.

HE yang tengah berada di kampungnya di Kabupaten Bulukumba mengetahui hal itu, kemudian melaporkannya ke aparat kepolisian.

AM diduga menikahi adik bungsunya dari tujuh bersaudara lantaran sang adik diduga telah hamil empat bulan.

Dugaan pernikahan sedarah ini terjadi enam hari lalu sebelum HE melaporkan pernikahan sedarah ini ke Polres Bulukumba, Senin (1/7/2019).

Baca juga: Kronologi Kakak Adik Sekandung Menikah di Bulukumba

 

2. Cerita di Balik Foto Viral Wanita Berhijab dari Semarang Bersalaman dengan Paus Fransiskus

Dewi Praswida, perempuan asal Indonesia bersalaman dan berdialog dengan Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, 26 Juni 2019KOMPAS.COM/ISTIMEWA Dewi Praswida, perempuan asal Indonesia bersalaman dan berdialog dengan Paus Fransiskus di Vatikan, Roma, 26 Juni 2019

Mimpi untuk bertemu dan menyapa tokoh berpengaruh di dunia menjadi kenyataan bagi Dewi Praswida, gadis kelahiran Kota Semarang, Jawa Tengah.

Dewi, panggilan akrabnya, tidak pernah menyangka bisa bertemu dengan Pemimpin Gereja Katolik Roma Paus Fransiskus, salah satu tokoh berpengaruh di dunia, terutama bagi umat Katolik.

Perempuan berhijab itu bertemu, bersalaman, hingga berdialog dengan sang tokoh.

“Kesannya luar biasa. Saya hanya orang kampung dan bukan siapa-siapa, tapi bertemu dan berjabat tangan dengan pemimpin umat Katolik Roma seluruh dunia. Jangankan ketemu Paus, mimpi ke Vatikan saja tidak,” ujar mahasiswa Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, itu, Selasa (2/7/2019).

Perempuan dengan nama lengkap Dewi Kartika Maharani Praswida ini mengatakan, kesempatan bertemu Paus adalah yang kedua kali dalam hidupnya. Pertemuan pertama terjadi pada Maret 2018 saat acara pre sinode meeting orang muda seluruh dunia di Vatikan, Roma.

Pada pertemuan pertama, Dewi mengaku bangga dapat melihat Paus secara langsung. Sayangnya, ia tidak mempunyai dokumentasi foto ataupun video kala itu.

Pada pertemuan kedua, kesempatan itu tidak lagi disia-siakan. Begitu mendapat kesempatan untuk kembali ke Vatikan atas rekomendasi Keuskupan Agung Semarang, ia mempersiapkan segala hal, terutama bahasa.

Baca juga: Cerita di Balik Foto Viral Wanita Berhijab dari Semarang Bersalaman dengan Paus Fransiskus

 

3. Jokowi Blak-blakan soal Kabinet Muda, Juga Menteri dari Profesional atau Parpol

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Maruf Amin (kanan) melambaikan tangan sebelum berangkat menuju Bandara Halim Perdanakusuma untuk memberikan keterangan pers terkait sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis (27/6/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.Akbar Nugroho Gumay Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Maruf Amin (kanan) melambaikan tangan sebelum berangkat menuju Bandara Halim Perdanakusuma untuk memberikan keterangan pers terkait sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Jakarta, Kamis (27/6/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Presiden Joko Widodo mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024. Sebab, banyak juga kader partai politik yang merupakan profesional di bidangnya.

"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan harian Kompas, Senin (1/7/2019).

Sikap Jokowi ini berbeda dengan saat pertama kali ia terpilih menjadi Presiden RI pada 2014. Saat itu Jokowi membagi dua menterinya menjadi dua kategori, yakni 16 dari partai politik dan 18 dari profesional.

Namun, kini menurut Jokowi tak penting lagi apakah menteri itu berasal dari kalangan profesional atau parpol.

"Yang penting setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah-masalah yang ada," kata Jokowi.

Menurut dia, saat ini pembahasan mengenai kabinet ke depan masih dibahas dengan parpol Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Namun, Jokowi juga tak menutup pembicaraan dengan parpol oposisi yang hendak bergabung.

"Sudah sering saya sampaikan, kami terbuka untuk siapa pun yang ingin bersama-sama, yang ingin bekerja sama memajukan negara ini, membangun negara ini, secara terbuka," kata politisi PDI-P ini.

Baca juga: Jokowi Blak-blakan soal Kabinet Muda, Juga Menteri dari Profesional atau Parpol

 

4. Anies: Ketika Pulau Reklamasi Berkembang, Pendapatan Negara Meningkat

Suasana di Food Street Pulau D, pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).KOMPAS.com/Vitorio Mantalean Suasana di Food Street Pulau D, pulau hasil reklamasi Teluk Jakarta, Kamis (13/6/2019).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pendapatan negara akan meningkat jika kawasan di pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta berkembang. Negara akan menerima pajak yang tinggi dari kawasan tersebut.

"Negara dibiayai dari mana? Dari pajak. Pajak didapatkan dari mana? Dari kegiatan perekonomian. Jadi, ketika kawasan ini (pulau reklamasi) berkembang, kegiatan perekonomian tumbuh, maka pendapatan negara meningkat," kata Anies dalam program AIMAN yang tayang di Kompas TV, Senin (1/7/2019) malam.

Anies menyampaikan itu saat ditanya soal keuntungan yang diterima Pemprov DKI dari pengelolaan pulau reklamasi oleh pengembang.

Anies menjelaskan, Pemprov DKI tidak melakukan proses jual beli untuk mencari untung dalam pengelolaan pulau reklamasi. Pemprov DKI hanya menjalankan peraturan perundang-undangan.

Namun, Anies menyebutkan Pemprov DKI akan menerima peningkatan pajak jika kawasan pulau reklamasi berkembang.

Baca juga: Anies: Ketika Pulau Reklamasi Berkembang, Pendapatan Negara Meningkat

 

5. 9 Fakta Kasus Wanita Pembawa Anjing ke Dalam Masjid, Diduga Gangguan Jiwa hingga Dilaporkan Penistaan Agama

Seorang wanita berkacamata hitam diperika Polres Bogor setelah aksinya viral di Media Sosial TwitterDokumentasi Polres Bogor Seorang wanita berkacamata hitam diperika Polres Bogor setelah aksinya viral di Media Sosial Twitter
Wanita berinisial SM (52) datang ke masjid yang berlokasi di Bogor, Jabar, sekitar pukul 14.00 WIB, Minggu (30/6/2019), sambil berteriak menyebutkan bahwa suaminya dinikahkan di dalam masjid.

Aksi perempuan tersebut terekam dalam video berdurasi 1 menit 9 detik dan menjadi perbincangan warganet.

Dalam video tersebut, wanita berkacamata dan masih menggunakan sandal masuk ke masjid dan berbicara kepada dua pria dengan nada tinggi.

Dalam percakapannya dengan pria berbaju oranye itu, perempuan itu mempertanyakan suaminya yang dinikahkan di masjid.

"Suami gue kenapa dikawinin di sini," tanyanya sembari menaruh anjingnya di atas karpet masjid.

Aksi dorong sempat terjadi dan dalam video tersebut terlihat jemaah berusaha mengeluarkan anjing yang sengaja dilepas wanita paruh baya tersebut.

Baca juga: 9 Fakta Kasus Wanita Pembawa Anjing ke Dalam Masjid, Diduga Gangguan Jiwa hingga Dilaporkan Penistaan Agama

Penulis :
Editor : Amir Sodikin

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden