Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2019) JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berpendapat, Partai Gerindra tidak perlu bergabung ke partai politik koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Menurut Airlangga, meskipun Gerindra memiliki kursi yang signifikan di DPR, tapi bukan berarti itu membuat koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf tergiur untuk menarik Gerindra bergabung.
"Ya dalam demokrasi yang sehat tentu ada yang di pemerintah, ada yang di parlemen yang check and balance ya," ujar Airlangga saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (19/6/2019).
Menurut Airlangga, kekuatan koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf di parlemen sudah cukup besar, yakni sekitar 60 persen. Kekuatan itu dinilai sudah cukup untuk mengawal program kerja pemerintah selama lima tahun ke depan.
Baca juga: Jokowi Terbuka jika Gerindra Ingin Gabung Koalisi
Saat dimintai penegasannya, apakah artinya Golkar menolak masuknya Gerindra, ia tidak menjawab lugas. Airlangga mengatakan, politik merupakan sesuatu yang dinamis.
Sekadar gambaran, parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf sendiri sudah mendominasi kursi di DPR. Antara lain, PDI-P yang memperoleh 27.053.961 suara atau 19,33 persen diperkirakan memiliki 128 kursi di DPR.
Golkar memperoleh 17.229.789 atau 12,31 persen dan diperkirakan menguasai 85 kursi di DPR. PKB memperoleh 13.570.097 suara atau 9,69 persen diperkirakan menguasai 58 kursi.
Baca juga: Yakin Prabowo Menang, Gerindra Belum Berniat Merapat ke Jokowi
Adapun, Partai Nasdem memperoleh 12.661.792 suara atau 9,05 persen yang diperkirakan menguasai 59 kursi di parlemen.
"Jadi sekarang saja koalisi kami sudah menguasai lebih dari 60 persen (kursi di DPR)," ujar Airlangga.
Sekalipun ada parpol oposisi yang ingin merapat, Airlangga menegaskan, visi dan misinya harus seirama dengan partai politik anggota koalisi yang sudah terlebih dahulu bergabung.
