Hakim Mahkamah Konstitusi menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (19/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon. JAKARTA, KOMPAS.com - Hermansyah, penasihat IT Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi saksi dari pihak pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga dalam sidang sengketa pilpres.
Dia menceritakan, hasil peninjauannya ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Bogor dan melihat hasil input file ke Sistem Informasi Penghitungan (Situng).
Ia bisa meninjau Situng karena mendampingi Fadli Zon. Dia melihat bahwa hasil scan C1 dan teks berisi informasi di dalam C1 tidak masuk dalam waktu yang sama.
"Kita lihat ada ribuan file tanpa teks. Delay antara pengiriman teks bisa 5-10 menit setelah itu baru file ditampilkan," ujar Hermansyah dalam sidang lanjutan sengketa pilpres, di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (19/6/2019).
Baca juga: Hakim: Pak Bambang Widjojanto Stop, Kalau Tidak Saya Suruh Keluar...
Menurut dia, seharusnya foto atau hasil scan dokumen C1 bisa masuk ke dalam sistem bersamaan dengan versi teksnya.
Hermansyah mengatakan, pada era teknologi saat ini seharusnya tidak sulit untuk mencapai itu.
Dia pun mengartikan kejadian itu berarti ada jaringan di luar server KPU yang membuat file foto dan teks tidak masuk bersamaan.
"Kalau saya definisikan ada intruder atau micro ware," kata dia.
Baca juga: Hakim Palguna: Anda Bilang Tidak Ada di Dunia Nyata, Sekarang Bilang Enggak Tahu
Dia juga menyebutkan kekurangan lain dalam Situng KPU, yaitu untuk proses revisi.
Hermansyah mengatakan revisi data yang telah diinput ke dalam sistem masih menggunakan aplikasi di luar Situng, yaitu Whatsapp.
Menurut dia seharusnya proses revisi juga dilakukan melalui Situng itu.
