Mardani Ali Sera JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat belum menandatangani usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelenggaraan Pemilu 2019. Usulan tersebut diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Rapat Paripurna ke-16 pembukan Masa Persidangan V DPR, Rabu (8/5/2019).
Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan hingga saat ini sudah ada 31 anggota dari Fraksi PKS, Gerindra, dan PAN yang telah menandatangani usulan pembentukan pansus.
"Mesti ada sesuatu keseriusan dalam menyikapi tragedi demokrasi yang ada sekarang, karena itu di Paripurna kemarin PKS, Gerindra dan PAN sudah ada 31 (tandatangan usulan pembentukan pansus)," ujar Mardani dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Jumat (10/5/2019).
"Demokrat Insya Allah menyusul. Mungkin kemarin masih ada perbincangan," tambahnya.
Baca juga: Komisi II DPR: Pansus Pemindahan Ibu Kota akan Dibentuk
Sebelumnya, penggunaan hak angket dan pembentukan Pansus Pemilu 2019 diusulkan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/5/2019).
Anggota Fraksi PKS Ledia Hanifa menilai pembentukan pansus sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan pemilu secara menyeluruh.
Ia mengatakan hingga saat ini tercatat sebanyak 554 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pengawas pemilu yang meninggal dunia.
Baca juga: PKS: 31 Anggota DPR dari Tiga Fraksi Setuju Bentuk Pansus Pemilu 2019
Ia juga menyoroti persoalan lain selama pemilu, antara lain banyaknya kesalahan input dalam Sistem Penghitungan (Situng) perolehan suara milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Selain itu, Ledia menegaskan perlu adanya evaluasi terkait akuntabilitas penyelenggara pemilu.
Usul itu pun mendapat tanggapan dari parpol pendukung pemerintah. Fraksi Partai Nasdem, Golkar, PPP, dan PDI-P menyatakan tidak setuju dengan pembentukan Pansus Pemilu 2019.
