Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, menilai ada beberapa hal yang perlu diperhatikan perihal pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta.
Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) tersebut menuturkan bahwa urgensi hingga tujuan dari pemindahan tersebut menjadi poin penting.
"Tadi saya katakan dasar pikir untuk pemindahan itu, termasuk kategori tadi urgensinya dan apa yang dicapai dari pemindahan itu," kata Ferry saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019).
Baca juga: Berapakah Dana yang Diperlukan untuk Membangun Ibu Kota Baru?
Ferry menilai pemindahan tersebut bukan tidak mungkin terjadi.
Namun, pelaksanaannya membutuhkan perencanaan yang matang dan waktu lama. Bahkan, Ferry mengatakan dibutuhkan waktu hingga puluhan tahun.
"Ini pekerjaan yang paling tidak minimal 15-20 tahun baru bisa mewujudkan. Karena harus menyiapkan," ujarnya.
Selain itu, proses menentukan Ibu Kota yang baru juga membutuhkan pertimbangan yang matang.
Baca juga: Jokowi Akan Pindahkan Ibu Kota, Apa Komentar Anies?
Ferry berpandangan, Ibu Kota yang baru perlu memiliki aspek pertahanan serta sumber daya yang cukup.
Jika hal itu benar terjadi, ia mengingatkan bahwa Jakarta tidak boleh dilupakan.
"Kan ada aspek nanti tata ruang pertahanan karena itu adalah sumber pusat pengendali pemerintahan, apakah dari segi tata ruang pertahanan itu memungkinkan, cukup layak, apa dia punya daya tahan ketika ada serangan-serangan," ungkap dia.
Baca juga: ASN di Level Pusat Akan Dipindahkan ke Ibu Kota Baru
"Jadi sampe ke jauh-jauh sana, sumber daya ekonomi, sumber daya sosialnya, segala macem, keterkaitan dengan ini. Dan bagaimana kalau nanti sudah pindah meninggalkan Jakarta, Jakarta akan seperti apa," sambung Ferry.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.
Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
