Ma'ruf Amin Serukan Rekonsiliasi Nasional Pasca-pemilu

Minggu, 28 April 2019 | 19:50 WIB
ANTARA FOTO/APRILLIO AKBAR Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin menunjukkan jempolnya seusai menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019, di TPS 051, Koja, Jakarta, Rabu (17/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.comCalon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin menyerukan rekonsiliasi nasional setelah pelaksanaan Pemilu 2019.

Terkait upaya itu, ia mengaku telah dihubungi cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno untuk bertemu.

"Dihubungi kemarin. Tapi masih belum sempat ketemu mungkin karena masih sama-sama sibuk," kata Ma'ruf kepada wartawan usai bersilaturahim di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur, Surabaya, Minggu (28/4/2019) sore.

Pada kesempatan itu, Ma'ruf mengimbau agar masyarakat Indonesia menerima apa pun hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Sandiaga Mengaku Ingin Bertemu Maruf Amin Sejak Agustus 2018

"Pemilu itu kan untuk memilih pemimpin terbaik. Sebelumnya kita juga telah berikrar untuk siap menang dan kalah. Jangan sampai siap menang tapi tidak siap kalah," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf menyebutkan, jika ia dan Jokowi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 oleh KPU, maka tugas besar yang menanti adalah merajut kembali keutuhan bangsa Indonesia yang telah terkoyak selama pemilu.

"Politik identitas sekarang ini semakin mengeras. Kelompok radikal telah masuk ke dunia politik untuk menyalurkan aspirasinya. Itu tantangan dunia perpolitikan kita sekarang," ujar Ma'ruf.

Menurut dia, kelompok intoleran yang marak di Indonesia saat ini mirip dengan yang terjadi di negara-negara Timur Tengah selama beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Maruf Amin Pastikan Akan Bertemu dengan Sandiaga Uno

"Organisasi NU sebagai kekuatan Islam terbesar punya tanggung jawab besar untuk mengawal agar aliran intoleran tidak berkembang di Indonesia," kata Ma'ruf.

Ma'ruf memastikan bersama Jokowi ke depan bertekad membangun dan menyejahterakan bangsa Indonesia.

"Tekad kami adalah mengubah Indonesia sebagai 'middle income country' menjadi 'high income country'. Untuk mencapainya kita harus bergeser dari kondisi yang terjadi sekarang," ujar dia.

Penulis :

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden