Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Timur, Aang Kunaifi
SURABAYA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur sudah mendapatkan hasil identifikasi mengenai tempat pemungutan suara (TPS) rawan di Jawa Timur.
Identifikasi TPS rawan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur itu dilakukan selama enam hari pada 6-12 April 2019.
"Hasil identifikasi kami, 691 TPS pernah terdapat praktik pemberian uang atau barang pada masa kampanye. Presentasenya 0,53 persen dari jumlah TPS di Jawa Timur," ujar Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jawa Timur Aang Kunaifi.
Menurut Aang, pemungutan dan penghitungan suara merupakan tahapan yang paling rentan terjadi pelanggaran dan kecurangan, yang juga dapat berpengaruh terhadap hasil pilihan pemilih.
Baca juga: Kantor Bawaslu Padang Buka 24 Jam hingga H+3 Pencoblosan
Bawaslu Jatim, kata Aang, sudah memetakan empat variabel dan sembilan indikator dalam mengidentifikasi TPS rawan.
"Pemetaan TPS rawan ini menjadi cara bagi pengawas Pemilu untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS," katanya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/4/2019).
Sembilan indikator TPS rawan, antara lain, terdapat pemilih tambahan (DPTb) dalam TPS, terdapat pemilih khusus (DPK) dalam TPS, TPS dekat rumah sakit, TPS dekat perguruan tinggi, dan TPS dekat lembaga pendidikan atau pesantren.
Di luar itu, TPS rawan juga terdapat di TPS yang berada dekat dengan posko atau rumah tim kampanye peserta pemilu, terdapat praktik pemberian uang atau larangan pada masa kampanye di TPS, terdapat praktik menghasut di antara pemilih yang terkait SARA di TPS, dan petugas KPPS berkampanye berkampanye untuk peserta pemilu.
Di Jawa Timur, lanjut Aang, sebanyak 11.985 TPS atau sekitar 9,22 persen, terdapat pemilih tambahan (DPTb) atau pemilih pindah pilih dari 130.010 TPS di Jawa Timur.
Selain itu, di 4.464 TPS terdapat pemilih khusus (DPK) atau pemilih baru belum masuk DPT pascaputusan MK atau sekitar 3,43 persen dari jumlah TPS di Jawa Timur.
"Baca juga: Bawaslu Gunungkidul Ronda Keliling Antisipasi Serangan Fajar
Aang menegaskan, Bawaslu saat ini sedang melakukan patroli pengawasan agar praktik politik uang tidak terulang saat hari H pemungutan suara.
Sebab, serangan fajar tersebut bisa mempengaruhi pilihan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.
Di sisi lain, pengawasan juga akan difokuskan di beberapa titik TPS rawan.
"Kita pilah mana TPS yang terkategori sebagai TPS yang rawan pelanggaran, baik karena tempatnya di posko (peserta pemilu) atau dari banyaknya DPK maupun DPTb dan sebagainya," jelasnya.
Ia memastikan fokus pengawasan akan dilakukan di TPS rawan yang sudah dilakukan identofikasi dan ditemukan variavel dan indikator mengenai TPS rawan tersebut.
Hasil identifikasi TPS rawan, kata dia, bisa menjadi acuan bagi kepolisian dan pemerintah daerah untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Pemetaan kerawanan ini sebagai langkah pencegahan dan mengantisipasi terjadinya potensi pelanggaran di hari pemungutan dan perhitungan suara," pungkasnya.
