Lebih dari 45.000 Orang Pindah Memilih ke Yogyakarta pada Pemilu 2019

Sabtu, 6 April 2019 | 20:26 WIB
KOMPAS.COM/DANI J Warga mengikuti sosialisasi pemilihan umum di balai Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kulon Progo, DI Yogyakarta, Sabtu (6/4/2019).

KULON PROGO, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat, lebih dari 45.000 orang pindah memilih ke Yogyakarta.

Mayoritas calon pemilih yang akan pindah memilih ini adalah mahasiswa dan pelajar.

KPU masih membuka kesempatan bagi warga mengurus formulir A5 sebagai prasyarat pindah memilih hingga 10 April 2019 mendatang.

Oleh karena itu, jumlah warga pindah memilih di Yogyakarta masih akan bertambah.

"Warga luar DIY itu ada mahasiswa, yang mondok (pesantren), sekolah dan bekerja di DIY," kata Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan saat menghadiri Sosilisasi Pemilu 2019 di Balai Desa Temon Kulon, Kecamatan Temon, Kulon Progo, DIY, Sabtu (6/4/2019).

Baca juga: Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Jatim Gerilya ke Pelosok Desa

KPU dan LSM Studi Literasi Demokrasi dan Budaya (StiL Daya) memaparkan topik Menyongsong Era Baru Partisipasi Masyarakat Kulon Progo.

KPU telah membuka sedikitnya 70 Posko A5 di semua kabupaten kota di Yogyakarta, termasuk hampir semua kampus.

Upaya ini menjadi langkah KPU untuk terus meningkatkan partisipasi pemilih di pemilihan serentak pada 17 April 2019.

Jumlah warga pindah memilih di pemilu kali ini terbilang besar dibanding Pemilu 2014 yang sebanyak 17.000.

"Kalau dibanding daerah lain memang tidak seberapa, tetapi di sini proporsinya sangat besar," kata Hamdan.

Baca juga: Mendagri Minta Ormas Ikut Sosialisasikan Pemilu untuk Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Lebih dari 2,7 juta orang terdaftar sebagai pemilih di Provinsi DIY.

KPU DIY menargetkan partisipasi pemilih mencapai 82 persen. Target tersebut lebih tinggi dari harapan 77,5 persen.

Hamdan mengungkapkan, KPU DIY optimistis bisa mewujudkan target itu dengan berkaca pada pemilu sebelumnya.

Pada Pemilu 2014, KPU menargetkan partisipasi 75 persen, dan terealisasi hingga 80 persen sehingga peringkat tertinggi kedua untuk partisipasi memilih di tingkat nasional.

Hamdan mengatakan, menjemput pemilih dengan membuka posko Form A5 dinilai tepat sebagai salah satu jalan keluar.

Baca juga: Jokowi Merasa Diuntungkan jika Partisipasi Pemilih Tinggi

Selain itu, KPUD menggencarkan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat di pinggiran maupun terkena bencana hingga bekerja sama dengan LSM.

"Kami melakukan sosialisasi lewat semua jalan, baik media, media sosial, videografis bahkan aksi mural juga," kata Hamdan.

Sementara itu, Direktur StiL Daya, Marwanto mengungkapkan, Indonesia memerlukan partisipasi pemilih yang besar sebagai legitimasi kekuasaan yang terbentuk. 

Ia mengharapkan warga memanfaatkan hak pilihnya dan tidak bersikap golput pada Pemilu 2019.

"Partisipasi ini diperlukan untuk memperkuat pemerintahan," kata Marwanto.

DOK FOUNDING FATHERS HOUSE/DIAN PERMATA Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Indonesia dari Masa ke Masa - (DOK FOUNDING FATHERS HOUSE/DIAN PERMATA)

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden