Salah satu penggagas gerakan KawalPemilu, Ruly Achdiat, dalam peluncuran gerakan tersebut di Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2019). JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan bernama KawalPemilu hendak mengulang keberhasilan penghitungan suara yang mendekati hasil akhir Pilpres 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilu serentak 2019. Gerakan itu juga diharapkan dapat memperkuat legitimasi KPU.
Salah satu penggagas gerakan KawalPemilu, Ruly Achdiat mengungkapkan, pada Pilpres 2019, hasil penghitungan suara yang mereka lakukan hanya berbeda 0,14 persen dari KPU.
"Kawal Pemilu 2019 ingin mengulang apa yang sudah terbukti kami lakukan pada 2014. Pada waktu itu, perbedaan suara KawalPemilu dengan KPU yaitu 0,14 persen," ujar Ruly konferensi pers peluncuran gerakan KawalPemilu di Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2019).
Baca juga: KawalPemilu.org dan Netgrit Bentuk Gerakan Kawal Penghitungan Suara
Ia menjelaskan, pada 2014, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang ditabulasi oleh KawalPemilu.org yaitu sebesar 97,76 persen dari total 472.000 TPS di Indonesia.
Adanya gerakan KawalPemilu, lanjut Ruly, sebenarnya membantu KPU dalam mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat sebagai penyelenggara pemilu.
"2019 harapannya KPU mendapatkan data pembanding yang membuat legitimasinya makin kuat," ungkapnya kemudian.
Baca juga: KawalPemilu Rekrut Relawan Secara Berantai
Untuk itu, kata Ruly, gerakan tersebut memerlukan partisipasi masyarakat secara sukarela berada di 809.500 TPS di seluruh Tanah Air.
"Ada tiga alasan mengapa Pilpres dan DPR RI di 2019 harus dipantau. Pertama, pemilu di Indonesia adalah pemilu yang kompleks, rumit, dan terbesar di dunia. Kedua, Pilpres dan Pileg 2019 untuk pertama kalinya dilakukan di hari yang sama. Ketiga, integritas hasil pemilu akan meningkatkan kepercayaan publik, maka kami ingin mengajak keterlibatan publik," jelasnya.
