Tanggapi Budaya ABS, Hasto Sebut Jokowi Cek Laporan dengan Blusukan

Minggu, 31 Maret 2019 | 21:30 WIB
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan capres petahana Joko Widodo punya cara sendiri untuk mengecek apakah laporan bersifat "asal bapak senang" (ABS) atau tidak.

Hal itu disampaikan Hasto menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut Jokowi menerima laporan ABS dari petinggi militer terkait kondisi pertahanan Indonesia.

Hasto mengatakan, Jokowi kerap turun langsung ke lapangan atau blusukan untuk mengecek laporan yang diterimanya dari pejabat kementerian dan militer.

Baca juga: Jokowi Tertawa Dengar Pengakuan Prabowo soal Budaya ABS di TNI

"Karena itulah Pak Jokowi mengatasi ABS dengan cara sederhana, kunjungan ke lapangan bertemu dengan rakyat, membuka pintu kepemimpinan untuk rakyat. Itu cara mengatasi adanya ABS," ujar Hasto saat ditemui di Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (31/3/2019).

Hasto menilai seolah-olah justru Prabowo yang memiliki trauma dengan laporan ABS saat menjabat sebagai petinggi di militer.

Ia mengatakan, di akhir Orde Baru, saat itu militer yang dikomandoi Presiden Soeharto kecolongan dengan aksi people power yang mampu menggulingkan rezim tersebut.

Baca juga: Tanggapi Jokowi soal Hankam, Prabowo Bilang Saya Pengalaman di TNI, Budaya ABS Banyak Pak

"Kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Prabowo beliau sebenarnya memiliki trauma masa lalu, karena kita lihat tahun 1997 justru banyak laporan-laporan ABS yang ditujukan kepada Pak Harto sampai kemudian muncul kekuatan reformasi itu sendiri," katanya. 

Dalam debat keempat Pilpres 2019, Prabowo sebelumnya menilai Jokowi mendapat laporan yang tidak benar soal kondisi pertahanan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat debat keempat Pilpres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Baca juga: Menurut Jokowi, Banyak Unsur TNI yang Protes Pernyataan Prabowo

"Maaf, Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi dapat briefing-briefing yang tidak tepat," kata Prabowo menjawab penjelasan Jokowi soal isu pertahanan.

Prabowo menyinggung pengalamannya di militer dahulu.

Ia menyebut budaya ABS kental di dunia militer.

Baca juga: TKN Sebut Prabowo Tunjukkan Ketidakpercayaan dengan TNI yang Membesarkannya

"Budaya ABS banyak, Pak. Kalau ketemu Panglima, siap Pak, aman, Pak, terkendali, Pak. Radar cukup, Pak," kata Prabowo.

"Pak, tidak benar, tidak benar," kata Prabowo kepada Jokowi.

"Saya tidak menyalahkan bapak. Ini budaya Indonesia, ABS. Jadi mohon kita kaji pertahanan sangat penting, kita tidak mau mengancam siapa pun, tetapi kita lemah, Pak," tambah Prabowo.

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden