Gubernur NTB Dukung Jokowi, PKS Ingatkan Kesepakatan Koalisi Prabowo

Rabu, 19 September 2018 | 16:54 WIB
KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Ketua Bidang Politik DPP PKS Pipin Sopian dalam diskusi di kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Departemen Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian angkat bicara terkait pernyataan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) 2018-2023, Zulkieflimansyah yang menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019.

Dukungan itu disampaikan Zulkieflimansyah seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Pada Pilkada 2018, Zulkieflimansyah dan pasangannya, Sitti Rohmi, diusung koalisi Gerindra dan PKS.

Baca juga: Diusung PKS dan Demokrat, Gubernur dan Wagub NTB Justru Dukung Jokowi-Maruf

Pipin mengingatkan, sesuai kesepakatan koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga, kepala daerah tidak masuk tim sukses agar fokus bekerja untuk melayani dan menyejahterakan rakyat.

"Sesuai dengan kesepakatan lima partai koalisi pengusung Prabowo-Sandi, kepala daerah tidak masuk tim sukses supaya fokus bekerja untuk melayani dan menyejahterakan rakyatnya," ujar Pipin kepada Kompas.com, Rabu (19/9/2018).

Menurut Pipin, partainya juga telah meminta Zulkieflimansyah fokus untuk bahu membahu membangun kebersamaan memulihkan NTB setelah dilanda gempa beberapa waktu lalu.

Baca juga: 10 Kepala Daerah di Sumbar Deklarasi Dukung Jokowi

Ia yakin, Zulkieflimansyah, yang merupakan kader PKS, memahami fatsun, karakter, dan etika politik partai dengan tidak bergabung dalam tim pemenangan pasangan capres dan cawapres.

"Insya Allah, Dr Zul, Gubernur NTB terpilih adalah salah satu kader terbaik PKS. Beliau memahami fatsun, karakter, dan etika politik PKS," kata Pipin.

Dukung Jokowi-Ma'ruf

Sebelumnya, pasangan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) periode 2018-2023, Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah, menyatakan dukungan kepada Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin pada Pemilihan Presiden 2019.

Zulkieflimansyah mengaku sudah dekat dengan Jokowi sejak politisi PDI-P tersebut menjabat sebagai Wali Kota Solo.

Baca juga: Koalisi Prabowo-Sandi Tak Masukkan Kepala Daerah sebagai Timses

Keduanya terus menjalin hubungan baik saat Jokowi menjadi Gubernur DKI hingga menjadi Presiden RI.

Zulkiefli juga memuji perhatian Jokowi kepada masyarakat NTB yang tertimpa musibah gempa.

"Belum pernah ada dalam sejarah modern kita, ada Presiden yang menginap di Pulau Sumbawa," kata Zulkiefli.

Meski demikian, Zulkiefli memastikan bahwa ia tidak akan menjadi tim sukses maupun juru kampanye. Alasannya, agar masyarakat Lombok tidak terpecah.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jokowi Pilih Ma'aruf Amin

Kompas TV Bagaimana tim kampanye masing-masing timses capres menyikapi pernyataan Sandiaga Uno?




Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden