Demokrat: Kami Tak Menerima Surat dari Prabowo

Kamis, 9 Agustus 2018 | 06:24 WIB
ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan salam kepada media sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai untuk Pilpres 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan bahwa pertemuan sejumlah petinggi partai di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak membahas surat terkait dinamika koalisi dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pada Rabu (8/8/2018) malam hingga Kamis (9/8/2018) dini hari, beberapa petinggi Partai Demokrat menggelar pertemuan di kediaman SBY, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachlan Nashidik, Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief dan beberapa petinggi dewan pimpinan pusat lainnya.

"Kami tak tahu surat itu," ujar Hinca seusai pertemuan.

Baca juga: Tarik Ulur Cawapres Prabowo, antara Suara PKS, Demokrat, dan GNPF Ulama

Bahkan, Hinca menegaskan bahwa hingga Rabu malam partainya tidak menerima surat yang dikirimkan oleh Prabowo kepada SBY.

"Kami tidak menerima surat sama sekali. Tidak ada surat dari Prabowo yang kami terima. Clear ya itu. Jadi tidak ada surat prabowo yang kami terima," kata Hinca.

Sementara itu, menurut Syarief Hasan, para petinggi Partai Demokrat membahas beberapa hal yang menyangkut Pilpres 2019 dalam pertemuan tersebut.

Namun, ia tidak menjelaskan hal apa saja yang menjadi pembahasan.

"Ya tadi kami bahas menyangkut masalah Pilpres saja," kata Syarief.

Baca juga: Wasekjen Demokrat Andi Arief Ungkap Koalisi dengan Gerindra Terancam Batal

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah mengirim surat kepada SBY. Isi surat yang dilayangkan pada Rabu (8/8/2018) itu menjelaskan soal dinamika koalisi. 

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa selama ini Gerindra sudah menjalin komunikasi yang baik dengan PKS dan PAN.

Prabowo juga menyampaikan ia telah menjalin komunikasi dengan para ulama dalam rangka menggalang dukungan di Pilpres 2019.

Baca juga: Kirim Surat ke SBY, Prabowo Jelaskan Dinamika Koalisi

Muzani menambahkan, SBY tak mempermasalahkan isi surat Prabowo tersebut. Ap lagi, lanjut Muzani, pada pertemuan antara Prabowo dan SBY Selasa (7/8/2018), keduanya tampak gembira.

"Dalam pertemuan sebelumnya, Pak SBY mengatakan soal wakil presiden diserahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Keputusan siapa pun yang diambil sebagai calon wakil presiden, Demokrat akan turut. Nah pak Prabowo belum mengambil keputusan," ujar Muzani di kediaman Prabowo, Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (9/8/2018) dini hari.

"Inilah kira-kira yang akan didiskusikan oleh Pak Prabowo dengan Pak SBY, supaya kelanjutan koalisi ini bisa berhasil. Karena besok malam kami tunggu wakil presidennya Pak Prabowo akan segera kami umumkan," kata dia.

Kompas TV Simak dialognya dalam Kompas Petang berikut ini.



Editor : Sabrina Asril

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden