Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik di ruangannya, lantai 9 Gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. JAKARTA, KOMPAS.com - Berkas pencalonan legislatif Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik dikembalikan oleh KPU DKI Jakarta.
Sebab, Taufik yang merupakan mantan narapidana korupsi itu tidak melampirkan berkas salinan putusan dan surat keterangan bebas dari lapas.
Taufik hanya menulis pada formulir BB2 (daftar riwayat hidup) bahwa ia mantan narapidana.
"Saya lihat di form BB2-nya di situ dia nulis mantan terpidana, tetapi memang bukti-buktinya tidak disampaikan ke kami. Karena kalau mantan terpidana dia harus menyampaikan salinan putusan, surat keterangan dari lapas bebas," kata Komisioner KPU DKI Jakarta Nurdin kepada Kompas.com, Rabu (25/7/2018).
Baca juga: Meski Berstatus Mantan Koruptor, Gerindra Tetap Calonkan M Taufik Jadi Caleg
Saat mengembalikan berkas, KPU menuliskan status bacaleg Taufik sebagai BMS (belum memenuhi syarat).
Untuk itu, Taufik dan Partai Gerindra yang mengusungnya harus melengkapi berkas tersebut sebelum 31 Juli 2018.
"Pada saat verifikasi ini memberikan perbaikan berkas saat ini, kami minta kepada pengurus dari Gerindra itu untuk melengkapi," kata dia.
Meski begitu, berkaitan dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelarangan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri, KPU masih menunggu berkas yang membuktikan Taufik sebagai mantan napi.
"Jadi kita lihat kalau hasil keputusan itu benar dan tersangkut kasus itu nah kemudian kita TMS (tidak memenuhi syarat) kan. Baru bisa di-TMS-kan kalau terbukti benar dan akan kita minta partai untuk mengganti," papar Nurdin.
Baca juga: Daftar Bakal Caleg, Taufik Yakin Menang Gugatan di MA
Ia berharap, sejak awal partai mengirimkan calon yang benar-benar memenuhi syarat, terutama sesuai dengan pakta integritas (formulir BB3).
