Ketua DPP Golkar Sebut Gerindra-Demokrat Akan Sulit Tentukan Cawapres

Rabu, 25 Juli 2018 | 14:35 WIB
Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menghormati langkah Partai Demokrat yang menjalin peluang koalisi dengan Partai Gerindra.

Meski demikian, menurut Ace, upaya membangun koalisi kedua partai itu tak mudah dilakukan. Misalnya, Partai Gerindra dan Partai Demokrat akan kesulitan dalam menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang tepat.

"Kita tinggal melihat apa manuver yang akan dilakukan partai yang ada di seberang sana. Tidak mudah bagi Demokrat dan Gerindra untuk menentukan pasangan yang tepat," ujar Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/72018).

Ace menjelaskan, kesulitan itu disebabkan tiap partai politik memiliki kepentingan tersendiri. 

Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera menawarkan kadernya untuk maju sebagai cawapres pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Jika Gerindra-Demokrat Berkoalisi, PKS dan PAN Tak Bisa Banyak Mengatur

PAN menyodorkan ketua umumnya, Zulkifli Hasan. Partai Demokrat mengusung Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sedangkan, PKS menawarkan sembilan kadernya.

"Tentu pertanyaannya bagaimana dengan PKS? Bukankah PKS selama ini selalu konsisten ingin mendorong kadernya untuk menjadi cawapres Pak Prabowo. Jadi menurut saya negosiasinya akan tidak mudah," kata Ace.

Adapun sembilan kader PKS itu adalah Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, dan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Baca juga: Politisi PKS Apresiasi Sikap SBY soal AHY Cawapres Bukan Harga Mati

Sebelumnya, pertemuan antara SBY dengan Prabowo menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satu kesepakatan yang dicapai adalah kesamaan visi dan misi sebagai dasar untuk membangun koalisi dalam Pilpres 2019.

SBY mengungkapkan, sejak awal, jalan koalisi kedua parpol terbuka sangat lebar.

Meski demikian, SBY menuturkan, isu dan visi serta misi ini perlu disepakati lebih dulu sebelum menyatakan koalisi. Jika hal ini sudah disepakati, maka koalisi bisa lebih mudah terbangun.

"Saya katakan tersedia (berkoalisi). Koalisi yang efektif yang kokoh harus berangkat dari niat baik, good will. Harus saling menghormati, mutual respect, dan saling percaya, mutual trust, dan memiliki chemistry yang baik," ujar SBY.

Kompas TV Pramono Anung menyambut baik kemungkinan koalisi partai demokrat dan gerindra pasca-pertemuan kedua pimpinan partai.



Editor : Bayu Galih

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden