Pelaku Bagi-bagi Uang Saat Pilkada Divonis 3 Tahun Penjara

Rabu, 11 Juli 2018 | 15:51 WIB
Kompas.com/Ika Fitriana Terdakwa kasus dugaan politik uang (kemeja putih) dalam sidang putusan di pengadilan negeri Temanggung, Rabu (11/7/2018)

TEMANGGUNG, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Temanggung menjatuhkan vonis 3 tahun penjara kepada terdakwa Supriyono, warga Desa Gowak, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Rabu (11/7/2018).

Supriyono didakwa bersalah secara sah dan meyakinkan karena melakukan praktik politik uang pada pemilihan bupati dan wakil bupati Temanggung, 27 Juni 2018.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supriyono dengan pidana penjara selama 3 tahun, dan denda Rp 200 juta," kata hakim ketua Didit Pambudi Widodo, didampingi hakim anggota Rachmawati Saptaningtyas dan Stephanus Yunanto.

Didit menyatakan terdakwa secara sah dan terbukti telah melanggar pasar 187A UU RI nomor 10/2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1/2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1/2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi UU.

Baca juga: Dua Tersangka Politik Uang Pilkada Mamasa Resmi Ditahan Polisi

Vonis tersebut sudah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Temanggung yang dibacakan pada sidang tuntutan, Senin (9/7/2018) lalu.

Didit menjelaskan, terdakwa yang berprofesi sebagai supir truk itu terbukti membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga menjelang pencoblosan dengan tujuan supaya warga memilih salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Temanggung.

"Barang bukti berupa 1 lembar amplop putih berukur 110 X 70 milimeter untuk dimusnahkan, sedangkan uang 1 lembar uang kertas sebesar Rp 20.000 dirampas untuk negara," tegas Didit.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah karena perbuatannya yang sudah menciderai demokrasi di Indonesia, dan di Kabupaten Temanggung khususnya.

Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap baik dan sopan selama proses persidangan. Terdakwa juga merupakan kepala keluarga dan belum pernah dihukum.

Langsung banding

Atas amar putusan tersebut, terdakwa langsung mengajukan naik banding. Penasehat hukum terdakwa dari Lembaga Bantuan Hukum (LNH) Muhammad Jamal menilai putusan hakim dinilai diskriminatif.

Baca juga: Temuan 186 Amplop Berisi Uang di Temanggung, Diduga Politik Uang

"Seharusnya penerima (politik uang) juga diproses, tapi selama ini tidak dihadirkan sama sekali. Sesuai UU penerima dan pemberi hukumannya sama," tandas Jamal usai sidang.

Selain itu, memori banding tersebut diajukan karena perbuatan terdakwa tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri dan atas kecintaannya terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut.

“Klien kami ini tidak tahu hukumnya sebelumnya, karena kecintaannya pada paslon, kemudia dia inisiatif sendiri. Kalau dihubungkan undang-undangnya, unsur-unsurnya tidak masuk," jelasnya.

Sementara itu, JPU Anthonius menyatakan akan mengajukan kontra memori banding meskipun vonis hakim sudah sesuai dengan tuntutan.

Baca juga: Bawaslu Proses 35 Kasus Dugaan Politik Uang di Pilkada 2018, Terbanyak di Sulsel

 

Putusan hakim tersebut, katanya, sudah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi yang dihadirkan dan barang bukti yang saling bersesuaian.

"Meskipun vonis sudah sesuai dengan tuntutan kami, tapi penasehat hukum terdakwa mengajukan banding maka kami juga menyatakan pikir-pikir dan mengajukan kontra memori banding," tandas Antonius.

Selama persidangan, Pengadilan Negeri Temanggung dijaga ketat oleh aparat keamanan. Terdakwa yang keluar dari ruang tahanan dijaga dua anggota polisi bersenjata lengkap.

Sementara di luar gedung ratusan aparat dari Polres Temanggung, Brimob Polda Jateng dan TNI dari Kodim 0706 Temanggung, terlihat berjaga-jaga.

Kompas TV Di Lampung, sejumlah warga mendatangi Kantor Sentra Gakkumdu di Bandar Lampung.





Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden