Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. SEMARANG, KOMPAS.com – Hampir 150.000 surat keterangan tidak mampu (SKTM) digunakan untuk mendaftarkan anak didik di masa PPDB Online untuk SMAN dan SMKN di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun sampai menegur tiga kepala sekolah SMA-SMK negeri agar bekerja keras melakukan verifikasi atas SKTM di sekolah-sekolah tersebut. Teguran langsung disampaikan melalui saluran telepon via kepala sekolah.
“Tadi saya tegur keras beberapa kepala sekolah yang tidak mau verifikasi. Kalau gak mau jadi kepala sekolah ya berhenti, saya tegas saja,” kata Ganjar, di sela sidak di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah di Semarang, Selasa (10/7/2018).
Tiga sekolah yang diberi teguran yaitu SMAN Mojogedang, Karanganyar; SMKN 1 Blora dan SMKN 1 Purwokerto. Tiga sekolah itu diduga lamban dalam menjalankan perintah verifikasi SKTM.
Baca juga: Hampir 150.000 SKTM Digunakan untuk Daftar Sekolah SMA-SMK di Jateng
Tiga sekolah itu juga ditegur karena jumlah SKTM yang masuk dinilai tidak wajar, atau jumlah melebihi daya tampung sekolah.
Ganjar mengancam jika tidak melakukan verifikasi SKTM, para kepala sekolah tersebut diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya.
Salah satu teguran yaitu kepada Kepala SMKN 1 Blora. Di sekolah itu, jumlah pendaftar yang melampirkan SKTM melebihi daya tampung sekolah. Ia pun meminta kepala sekolah mengerahkan semua guru untuk proses verifikasi SKTM.
Ia pun minta laporan langsung atas verifikasi itu. Batas waktu hasil verifikasi maksimal pada 15.00 WIB sore ini.
Ganjar menegaskan, persoalan PPDB online, terutama soal penggunaan SKTM, harusnya menjadi pembelajaran semua pihak, baik pemerintah, sekolah maupun orang tua.
Baca juga: Ternyata Rumahnya Besar dan Punya Mobil, Jadi SKTM-nya Kami Tolak...
Pihak orang tua, sambung politisi PDI-P ini, penting agar tidak mendidik anaknya dengan cara-cara kebohongan. Pemerintah, juga punya komitmen untuk membantu sekolah swasta tidak kekurangan siswa di masa pendaftaran ini.
“Orang tua murid jangan didik anak dengan cara berbohong, pemerintah akan bantu, yang tidak dapat sekolah akan disalurkan. Pemerintah juga punya keinginan agar sekolah swasta dapat terisi, pemerintah juga harus profesional agar memberi pelayanan lebih baik, pastinya jujur,” ucapnya.
