Kemiskinan dan kepemimpinanm JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menuturkan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Anggota Legislatif yang telah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) masih rawan akan serangan politik hingga saat ini.
Terutama menyangkut larangan pencalonan mantan narapidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai caleg yang diakomodasi lewat pakta integritas yang ditandatangani pimpinan parpol.
"Yang paling menurut saya berbahaya adalah serangan politik. Yaitu, bertemunya kepentingan sebagian partai yang tidak dapat menerima PKPU ini dan yang punya agenda ingin meloloskan kader-kadernya yang mantan terpidana tiga jenis kejahatan tadi," kata Bayug dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Kamis (5/7/2018) sore.
Baca juga: PKPU Larangan Koruptor Jadi Caleg, dari Sikap Jokowi hingga Ancaman Angket DPR
KPU juga harus mewaspadai tekanan dari anggota-anggota legislatif yang memanfaatkan hak dan kewenangannya di DPR, seperti hak angket dan rapat konsultasi, untuk menekan kebijakan ini. Ia menilai dua upaya tersebut merupakan tindakan salah kaprah.
"Penyusunan PKPU ini telah melalui rapat konsultasi dulu. Putusan MK juga telah menyatakan hasil rapat konsultasi tidak lagi mengikat. Apa wewenangnya DPR sehingga memaksakan KPU mengubah PKPU-nya?" kata Bayu
Selain itu, ia juga menilai wacana hak angket terhadap KPU atas PKPU ini juga tak relevan.
Sebab, hak angket merupakan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Baca juga: Cerita Yasonna yang Akhirnya Teken PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg
Oleh karena itu, ia menegaskan KPU harus konsisten mempertahankan PKPU yang telah diundangkan ini.
Menurut Bayu, PKPU yang diundangkan ini sudah sah secara formil. Sebab, PKPU ini juga telah memenuhi tahapan perundangan melalui harmonisasi dan penyelerasan terhadap putusan MK dan UU Pemilu.
Dengan demikian, PKPU ini mengikat seluruh partai politik dan peserta Pemilu 2019. Selain itu, peraturan ini juga berdampak positif dalam mewujudkan pemilu berintegritas.
"Saya katakan, PKPU ini enggak ada persoalan secara formil, PKPU ini paripurna sah karena semua tahapan terpenuhi. PKPU ini sah sebagai aturan perundangan yang resmi memiliki daya laku, daya ikat kepada parpol, peserta pemilu dan seluruh komponen masyarakat," kata dia.
"Praktis sekali lagi kita tahu betul watak DPR kita dalam hal-hal seperti ini kadang demi kepentingan tertentu bisa ditabrak," kata dia.
Baca juga: Sempat Tolak PKPU, PDI-P Kini Dukung Larangan Caleg Mantan Koruptor
Sebelumnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa (3/7/2018) malam, akhirnya mengundangkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif.
Pelarangan pencalonan eks napi bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi diakomodasi dalam pakta integritas yang harus ditandatangani pimpinan parpol.
”Kami sudah mengundangkan dan mengunggah PKPU itu. Ini semua demi demokrasi dan penyelenggaraan pemilu supaya tidak terganggu,” kata Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana, seperti dikutip harian Kompas
Widodo juga mengingatkan, semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus mengikuti ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Dia berharap hal ini juga bisa menjadi pelajaran penting bagi kementerian dan lembaga agar dalam mengundangkan setiap peraturan perundang-undangan sesuai prosedur dan tidak menabrak ketentuan yang lebih tinggi.
Pengundangan PKPU ini hanya berselang sehari sebelum dimulainya pengajuan daftar calon anggota legislatif pada 4-17 Juli 2018.
