Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat ditemui di rumah dinas Ketua MPR, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (8/6/2018). JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menganggap berlebihan wacana penggunaan hak angket DPR terkait peraturan KPU yang melarang mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif.
Aturan tersebut tertuang dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018.
"Berlebihan kalau harus angket, pansus, macam-macam," ucap Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2018).
Baca juga: Muncul Wacana Hak Angket Terkait Larangan Pencalegan Mantan Koruptor
Menurut Ketua Umum PAN itu, semua pihak harus menghormati keputusan KPU.
Jika ada pihak yang merasa dirugikan aturan tersebut, Zulkifli menyarankan menempuh jalur yang ada seperti mengadu ke Bawaslu.
"Nah, kita ikuti saja itu. Nanti biar publik menilai. Kalau orang sudah menilai terpidana berat, kemudian dipaksakan untuk menjadi caleg, saya kira nanti publik akan menilai partai ini pro pemberantasan korupsi atau tidak," ucap Zulkifli.
Zulkifli mengaku mendengar ada banyak mantan koruptor yang ingin maju dalam Pileg 2019. Dengan demikian, aturan itu bisa mencegah mereka menjadi wakil rakyat.
Baca juga: PKPU Larangan Koruptor Jadi Caleg, dari Sikap Jokowi hingga Ancaman Angket DPR
Anggota Komisi II DPR Achmad Baidowi sebelumnya menyebutkan, saat ini tengah muncul wacana pengajuan hak angket kepada KPU di Komisi II DPR.
Wacana itu muncul setelah KPU mempublikasikan PKPU tersebut tanpa pengesahan Kementerian Hukum dan HAM.
KPU menganggap PKPU tersebut tetap sah dan menjadi acuan dalam Pemilu 2019.
Baca juga: Jokowi Diminta Tegur Menkumham soal PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg
"(Hak angket) salah satu opsi yang coba kami ambil. Pembicaraan sudah di grup internal Komisi II karena melihat KPU ini sudah terlalu jauh melencengnya," kata Awi, sapaannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/7/2018).
"Saking emosinya, teman-teman Komisi II bilang 'bisa-bisa KPU nih kita angketkan'. Itu jadi pembicaraan informal dan tidak menutup kemungkinan kalau ini tidak ada penyelesaian, mengental menjadi beneran," lanjut Awi.
Ia menambahkan, pengajuan hak angket kepada KPU bukan hal baru. Sebab, Pada tahun 2009, DPR pernah mengajukan hak angket lantaran KPU dinilai bertanggung jawab terkait kesemrawutan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Namun, ia menolak jika usulan hak angket tersebut seolah diajukan DPR demi membolehkan mantan koruptor menjadi caleg.
