Kapolda Jateng Sebut Dugaan Politik Uang di 10 Titik Temanggung

Rabu, 27 Juni 2018 | 15:32 WIB
KOMPAS.com/IKA FITRIANA Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono memantau TPS Pilkada Jateng 2018 di Desa Ngargosoka, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Rabu (27/6/2018).

MAGELANG, KOMPAS.com - Kepala Polda Jawa Tengah Irjen Polisi Condro Kirono menyebutkan, ada 10 titik di Kabupaten Temanggung yang diduga menjadi lokasi terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) berupa politik uang.

Condro mengatakan, sejauh ini laporan tersebut telah ditangani Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) setempat.

"Temanggung tadi malam ada laporan (indikasi politik uang), tapi sudah ditangani Panwaslu. Ada 10 lokasi pelanggaran," ungkap Condro di sela peninjauan TPS di Desa Ngargosoka, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Rabu (27/6/2018).

Secara keseluruhan, sampai pukul 11.30 WIB, pemungutan suara di seluruh kabupaten/kota di Jateng berjalan lancar dan angka partisipasi masyarakat mencapai 80 persen.

Baca juga: Ikuti Hasil Quick Count Pilkada Serentak 2018 di Kompas.com

Di sisi lain, Condro meminta masyarakat turut terlibat dalam pengawasan terhadap anggota Polri dan TNI dalam pesta demokrasi ini.

Sebab Polri dan TNI dilarang terlibat dalam politik praktis termasuk dalam perhelatan pilkada.

"Kita sudah buka akses. Masyarakat bisa ikut mengawasi, apabila ada anggota Polri/TNI tidak netral bisa sampaikan laporan ke Panwas. Di tiap desa hingga provinsi sudah ada panwas. Laporan langsung juga bisa ke Polres/TNI," imbuhnya.

Condro menegaskan, anggota Polri maupun TNI yang ketahuan melanggar ketentuan tersebut akan dikenai sanksi sesuai kode etik dan Undang-undang Pemilu.

Baca juga: Quick Count SMRC Pilkada Jateng Data Masuk 89 Persen, Ganjar-Taj Yasin Unggul

Kendati demikian, Condro menyebut belum ada laporan anggotanya yang terlibat.

Secara terpisah, Ketua DPW PKB Jawa Tengah KH Yusuf Chudlori mengaku telah menerima laporan adanya indikasi praktik politik uang di sejumlah daerah di Jateng.

"Di beberapa daerah ada laporan pelanggaran. Di Temanggung ada beberapa titik, Kabupaten Magelang juga. Indikasi money politic dan penyebaran amplop," ujar pria yang akrab dipanggil Gus Yusuf itu.

Selain itu, ada juga laporan kepada dirinya terkait indikasi ketidaknetralan aparat hingga adanya kartu suara yang sudah ditandai.

Namun secara umum, pilkada berjalan lancar sampai akhir perhitungan suara nanti.

"Secara umum berjalan lancar, walaupun ada laporan kecil-kecil dari berbagai daerah seperti kartu suara yang sudah ditandai, indikasi politik uang, tapi kami berharap sampai akhir perhitungan suara nanti berjalan sesuai aturan yang ada," tutur Gus Yusuf. 

Kompas TV KPU jawa Tengah bekerja sama dengan KompasTV untuk penayangan debat Pilkada.











Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden