Jokowi-Surya Paloh Buang Tradisi Bagi-bagi Kursi Menteri, Gerindra Tawarkan "Power Sharing"

Sabtu, 12 April 2014 | 19:15 WIB
KOMPAS.COM/VITALIS YOGI TRISNA DAN RODERICK ADRIAN MOZES Prabowo Subianto (kiri) dan Joko Widodo (kanan).

JAKARTA, KOMPAS.com
- Bakal calon presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Joko Widodo alias Jokowi mengatakan partainya akan menghilangkan tradisi bagi-bagi kursi menteri ketika berkoalisi dengan partai politik lain. Menurut Jokowi, Partai Nasdem yang telah berkoalisi dengan PDI-P telah menyetujui hal itu.

Sementara, Partai Gerindra yang juga tengah berusaha membangun koalisi dengan enam partai menyebut pembagian kekuasaan tak mungkin dihindari dalam koalisi.

"Kita mempunyai sebuah platform yang sama. Ini yang ingin kita bangun ke depan. Kemudian juga membuang jauh-jauh karakter transaksional, karakter bagi-bagi kursi, karakter bagi-bagi menteri. Kami, PDI-P dan Nasdem setuju dengan itu," kata Jokowi di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Sabtu (12/4/2014).

Jokowi mengatakan, PDI-P dan Partai Nasdem memiliki pemikiran yang sama untuk menguatkan sistem presidensial pada pemerintahan ke depan. Pertemuannya dengan Paloh hari ini, lanjut Jokowi lebih banyak membahas kesamaan visi misi untuk kepentingan bangsa.

"Yang paling substantif adalah memang ingin kita membalikan lagi roh presidensial yang kuat dalam pemerintahan ke depan," kata dia.

Hal senada dikatakan Paloh. Ia mengatakan, pertemuannya dengan Jokowi hari ini sama sekali tak membahas susunan kabinet menteri pada pemerintahan nanti. Menurutnya, Partai Nasdem dan PDI-P sama-sama ingin memperkokoh pemerintahan Indonesia dengan sistem presidensial.  

"Masalah protofolio kabinet menteri, enggak dibicarakan, enggak disinggung sama sekali," kata dia.

Bahkan pertemuan hari ini, kata Paloh, belum membahas siapa calon wakil presiden (cawapres) untuk Jokowi. Paloh mengatakan, Partai Nasdem bisa saja mengajukan tokoh internal maupun eksternal partai sebagai pendamping Jokowi. Hal itu pun akan dibicarakan langsung dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam dua atau tiga hari ke depan.

Koalisi "tenda besar" Gerindra

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, mengatakan, Partai Gerindra ingin membentuk koalisi gemuk dengan merangkul banyak partai politik. Gerindra menyebutnya dengan koalisi "tenda besar" (baca: Dekati Enam Partai, Gerindra Ingin Koalisi "Tenda Besar").

Saat ini, Gerindra setidaknya tengah menjalin komunikasi dengan enam partai politik seperti Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Dengan mengusung koalisi gemuk, Fadli menuturkan, Partai Gerindra berusaha membuat koalisi yang kokoh. Dia tidak menampik nantinya akan ada pembagian kekuasaan terhadap partai-partai politik yang berkoalisi dengan Gerindra.

"Harus ada power sharing. Tidak mungkin itu tidak ada. Tapi yang pasti, capres kami tetap yang akan diajukan yaitu pak Prabowo," ujar Fadli. 


Penulis : Dian Maharani

Agenda Pemilu 2019

  • 20 September 2018

    Penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21 September 2018

    Penetapan nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden

  • 21-23 September 2018

    Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD, DPR, dan DPRD provinsi

  • 24 September-5 Oktober 2018

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 8-12 Oktober 2018

    Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

  • 23 September 2018-13 April 2019

    Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga

  • 24 Maret 2019-13 April 2019

    Kampanye rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik

  • 28 Agustus 2018-17 April 2019

    Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)

  • 14-16 April 2019

    Masa Tenang

  • 17 April

    Pemungutan suara

  • 19 April-2 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil tingkat kecamatan

  • 22 April-7 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

  • 23 April-9 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

  • 25 April-22 Mei 2019

    Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat nasional

  • 23-25 Mei 2019

    Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi

  • 26 Mei-8 Juni 2019

    Penyelesaian sengketa dan putusan

  • 9-15 Juni 2019

    Pelaksanaan putusan MK oleh KPU

  • Juli-September 2019

    Peresmian keanggotan DPRD Kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR dan DPD

  • Agustus-Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Kabupaten/kota dan DPRD Provinsi

  • 1 Oktober 2019

    Pengucapan sumpah/janji anggota DPR

  • 20 Oktober 2019

    Sumpah janji pelantikan presiden dan wakil presiden